Targetkan Nol Persen Populasi HIV_AIDS Pemko Bukittinggi Anggarkan 300 Juta APBD 2022

BUKITTINGGI_Pemko Bukittinggi telah menganggarkan dan segera  mengalokasikan dana APBD Tahun 2022, paling sedikit akan memangkas biaya Rp300 juta untuk keperluan pencegahan penularan Virus HIV-AIDS di Bukittinggi.

Ungkapan tersebut disampaikan Walikota Bukittinggi H Erman Safar SH ketika didampingi oleh Pengurus Komisi Penanggulangan Aids "KPA" serta sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah "SKPD" sewaktu jumpa Pers di Pendopo rumah dinas Walikota Rabu (1/12/2021)

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021

"Dengan pengalokasian dana ini, kita berharap agar tahun depan tidak ada lagi warga Bukittinggi terpapar virus AIDS, " kata Walikota H Erman Safar.

Wako menyampaikan dari 1000 orang yang berhasil dites VCT , tercatat 18 orang diantaranya positif terpapar virus HIV.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Dukung Aksi Sosial Demi Kemaslahatan Umat

"Ke 18 orang tersebut merupakan warga yang beraktivitas di kota Bukittinggi, " terang Wako Erman yang sekaligus Pemegang tampuk pimpinan ketua Partai Gerindra itu.

Sudah bukan rahasia lagi, dari sumber data yang diperoleh, penderita HIV merambah ke seluruh lapisan masyarakat, remaja, dewasa, bahkan orang tua, dan yang sangat memprihatinkan banyak didapati korban dari HIV ini adalah para remaja yang mulai beranjak dewasa, mulai dari tingkat sosial ekonominya rendah, bahkan sampai ketingkat sosial ekonominya yang lebih tinggi.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Beri Penghargaan Pada Kapolresta Padang

" Zaman dulu mereka yang terpapar HIV rata-rata akibat memakai alat suntik Narkoba secara bergantian, nah Sekarang banyak dari penderita HIV diakibatkan oleh penyimpangan seksual, " ujar Erman

Untuk itu Wako menghimbau serta mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat untuk dapat memerangi penyebaran virus HIV ini, salah satunya melalui Komisi Perlindungan Aids "KPA"

Baca juga: Berkat Kongsi Covid-19, Padang Raih Penghargaan dari Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan Wako Erman, dua tahun sebelumnya "KPA" tidak ada mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya HIV dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah.

Maka dari itu pada tahun 2022 ini Pemerintah telah menyepakati dan akan mengalokasikan anggaran APBD tersebut untuk kegiatan "KPA" agar "KPA" bisa menjalankan tugasnya, berupa  kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran HIV tersebut, serta merta mensosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya tentang bahaya HIV.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sebut Pembangunan Tol Untungkan Semua Pihak

Pemerintah juga berharap agar seluruh elemen dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) bahu-membahu dalam memerangi penyebaran virus HIV.

Kita sama-sama mengetahui para penderita HIV rata-rata merasa malu dan menutup diri, dengan status kesehatannya, maka itu lembaga "KPA"  nanti yang lebih berperan aktif untuk dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada penderita HIV.

Walikota menyampaikan Pemerintah perlu meminimalisir penularan HIV dari perilaku LGBT dan narkoba suntik.

Menurut Erman salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran HIV, adalah dengan cara memasukkan kurikulum disekolah-sekolah melalui pendidikan aqidah, fiqih, dan lain sebagainya yang dirasa perlu.

(Acs)

Baca juga: Bahas Tuntas Keamanan SPBE, Diskominfotik Sumbar Sosialisasikan Perka BSSN No.4 Tahun 2021